Monday, December 24
With much excitement and pride NATAL is pleased to announce that it has officially opened its Trauma Studies Center, in cooperation and partnership with Tel Aviv University. Currently 30 students are enrolled in the program and many more are waiting to begin courses there. The new school, which is the first of its kind in Israel, offers courses and certificate programs to professionals in the field of trauma studies. The uniqueness of the center is exemplified by its multidisciplinary approach to the issue of trauma. Teaching and training in the school is provided by leading trauma experts in Israel, who have years of experience working in this field. Through a library, information center, conferences, lectures and events students are able to maximize their learning experience and walk away with the necessary tools to treat and work with victims of trauma.

As the situation in Sderot has not improved, NATAL continues to maintain is active presence in this traumatized community. We will continue to treat hundreds of Sderots residents while mainting our close working relationship with the municipality there. Below is a list of our activities in Sderot.



DPR NILAI KEBIJAKAN PENGALIHAN PREMIUM KE PERTAMAX "PEMAKSAAN"
11-12-2007
DPR menilai kebijakan pemerintah terkait pengalihan premium ke pertamax untuk kendaraan pribadi yang akan diberlakukan 1 januari 2008 adalah “pemaksaan”. Untuk itu, Dewan mengharapkan agar pemerintah membahas terlebih dahulu dengan DPR guna menghindari terjadinya gejolak sosial di masyarakat.

Hal tersebut ditegaskan Ketua DPR Agung Laksono saat menyampaikan pidato penutupan masa persidangan II tahun 2007-2008 didepan rapat Paripurna DPR, Jum’at, (7/12). Agung Laksono didampingi Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar dan Soetardjo Soerjogoeritno.

Agung mengatakan, DPR menyambut positif pernyataan Presiden bahwa meskipun terjadi gejolak kenaikan harga BBM di dalam negeri tidak akan naik. Untuk itu Dewan meminta pemerintah untuk mencari opsi-opsi, mengantisipasi kenaikan harga minyak dunia. Opsi yang ditempuh hendaknya tidak akan mengakibatkan guncangan perekonomian nasional

Menurut Agung, Konsumsi BBM Indonesia terbilang cukup besar yakni 1 juta barel minyak ekuivalen perhari. Dari konsumsi tersebut sekitar 40 persen sudah pada posisi harga pasar, tetapi 60 persen sisanya masih dengan harga subsidi.

Untuk itu, tambahnya, perlu ada skenario baru perubahan APBN 2008 yang telah diputuskan dengan DPR 9 0ktober berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga, nilai tukar dan defisit APBN. Hal tersebut harus dilakukan sebagai konsekuensi dari keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM Bersubsidi dan tarif dasar listirk yang berakibat pengeluaran pemerintah membengkak 774 triliun.

Dewan juga memberikan apresiasi dibentuknya tim khusus diketuai oleh Wakil Presiden yang mempunyai tugas mengontrol secara ketat pencapaian target produksi minyak mentah Indonesia sebesar Rp 1034 juta barel perhari. Pada kenyataannya, kata Agung, pada tahun 2007 produksi minyak mentah hanya mencapai 905-907 ribu barel perhari. Sementara asumsi pemerintah terhadap perubahan dolar yang cenderung naik mengakibatkan peningkatan pembayaran hutang sekitar Rp 7.2 Triliun dengan kurs 1 dollar.

Berkaitan dengan perekonomian secara makro, implikasi yang harus diperhatikan adalah dengan mengantisipasi efek rembesan (trickle down effect) dari kenaikan harga minyak terhadap perekonomian Indonesia. “Kenaikan harga minyak berpoteni memperlambat ekspor produk manufaktur, terutama setelah pada 15 November 2007, pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai penyesuaian harga BBM untuk industri sebesar 10 persen yang akan dilakukan setiap dua pekan,”katanya.

Hal ini, terangnya, akan berakibat mengganggu kelangsungan dunia usaha dalam negeri dan berpotensi memperlambat ekspor manufaktur. Implikasinya sulit bagi para pelaku usaha melakukan penyesuaian biaya-biaya produksi yang akan dibebankan kepada masyarakat dengan kenaikan harga. Dampak lebih lanjut terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada sebagian besar karyawannya yang akhirnya akan memperbanyak jumlah pengangguran.

Selesai 11 RUU

Pada masa sidang II, DPR telah menyelesaikan 11 RUU dari 53 RUU. Enam diantaranya adalah RUU pemekaran wilayah atau pembentukan kabupaten/kota yaitu pembentukan kabupatgen Nduga, Lanny Jaya, Yalimo, Membramo Tengah, Dogiyai, Puncak semuanya diprovinsi Papua.

Sementara untuk pembentukan Kabupaten/Kota Meranti dan Mandau di Provinsi Riau masih ditunda persetujuannya karena belum memenuhi persyaratan. Lima RUU lainnya, kata Agung, tentang pengesahan perjanjian antara RI dengan Australia tentang Kerangka Kerjasama Keamanan.

RUU lainnya yang telah disahkan adalah RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2005, RUU tentang penetapan Perpu No.2 tahun 2007 tentang penanganan hukum dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat di Provinsi NAD dan kepulauan Nias Provinsi Sumut, RUU Parpol, RUU Pengesahan Konvensi ILO No.185 mengenai konvensi perubahan dokumen identitas pelaut, 1958.

Makna Idul Adha Harus Diteladani Umat Islam
23-12-2007
Makna dari Iduladha perlu menjadi teladan bagi umat Islam sekarang karena ada unsur keihlasan dan kesabaran yang dapat dijadikan sebagai bekal untuk mengarungi kehidupan yang penuh gangguan dan tantangan.

"Dalam kehidupan masa kini, memperingati Iduladha perlu dijadikan sebagai wahana intropeksi dan refleksi diri umat Islam," kata Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Drs KH Kamaludiningrat di Yogyakarta, Minggu.

Menurut dia, umat Islam lebih banyak dibelenggu dengan urusan keduniawian sehingga seakan-akan mereka meninggalkan dan melupakan Alquran yang berisi petunjuk bagi umat manusia baik di dunia maupun akhirat.

Ia mengatakan, sekarang banyak umat Islam yang menyimpang dari ajaran Alquran dengan memunculkan aliran sesat, yang sebenarnya bisa dimaknai sebagai kritik kepada Islam.

Berkaitan dengan itu, MUI membuat program berupa gerakan syiar Alquran secara komprehensif untuk menangkal timbulnya paham yang menyesatkan umat Islam. Program tersebut bersifat inovatif, amar makruf dan memberikan pencerahan kepada umat
Islam, sehingga mereka terhindar dari paham sesat, katanya.

Ia juga mengatakan peringatan Iduladha dengan melakukan penyembelihan hewan kurban oleh umat Islam merupakan upaya merunut sejarah Nabi Ibrahim dan puteranya Ismail dalam mentaati perintah dan ujian dari Allah.

"Iduladha yang juga disebut Idulqurban memiliki arti mendekatkan diri dan rasa keikhlasan menerima ujian dari Allah," katanya.

Mengingat perintah Allah kepada Nabi Ibrahim itu, umat Islam sudah seharusnya merunut sejarah tersebut dengan melakukan pula penyembelihan hewan kurban seperti ketika Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk menyembelih puteranya Ismail.

Karena ketaatannya kepada Allah maka Nabi Ismail dengan ikhlas segera mempersilakan ayahnya untuk menyembelihnya. Kemudian Allah menukarnya dengan seekor domba besar sebelum pisau Nabi Ibrahim menyentuh leher puteranya Ismail.(*)



77,6 Persen PNS Tak Mampu Beli Rumah
17-12-2007
Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapertarum) Pegawai Negeri Sipil (PNS), sebanyak 77,6 persen dari 12.878 PNS di DKI Jakarta menyatakan belum mampu membeli rumah. Alasannya gaji yang belum mencukupi.

"Karenanya, perlu ada peningkatan kemampuan bagi PNS untuk membeli rumah," kata Deputi Bidang Perumahan Formal Kemenpera Zulfi Syarif Koto kepada wartawan pada acara Rakornas Survey Animo PNS terhadap Rusunami di 9 Kota Besar yang dilaksanakan oleh Bapertarum PNS di Jakarta, Jumat (14/12). Menurut Zulfi, hasil survei dari Bapertarum itu akan dijadikan acuan Kementerian Negara Perumahan Rakyat (Kemennegpera) untuk menaikkan pinjaman uang muka kredit pemilikan rumah (KPR) bagi PNS. Yakni dari semula besarnya hanya Rp 1,2 juta sampai Rp 2,1 juta menjadi Rp 20 juta.

Dia mengatakan, jika hanya mengandalkan pinjaman uang muka Bapertarum yang maksimal jumlahnya Rp 20 juta, maka belum tentu cukup untuk membayar cicilan, kecuali bagi PNS yang suami-istri bekerja. Untuk itu, PNS harus mendapat dukungan juga dari instansinya. Bentuknya bisa berupa hibah atau pinjaman, tergantung kemampuan keuangan dari instansi tersebut. Sementara itu, Kepala Sekretaris Tetap Bapertarum PNS Alisjahbana mengatakan, pemerintah juga menyediakan bantuan uang muka serta bantuan selisih bunga bagi kepemilikan Rusunami.

"Dari kedua subsidi tersebut, ditambah dengan pinjaman uang muka, maka Bapertarum mengharapkan PNS masih dapat menjangkau harga rusunami. Jadi tanpa harus mengorbankan sumber-sumber pengeluaran lainnya," katanya. Dikatakannya, berdasarkan survei PNS yang dilaksanakan Bapertarum di sejumlah instansi pemerintah di DKI Jakarta, dari 12.858 responden, 43,6 persen bersedia menyediakan uang muka kurang dari Rp 5 juta.

Selain itu, sebanyak 29 persen bersedia menyediakan uang muka antara Rp 5 juta sampai Rp 10 juta. Sementara untuk cicilan per bulan, mayoritas 46,3 persen hanya bersedia menyisihkan maksimal Rp 500.000 per bulan dan hanya 27,9 persen bersedia mencicil Rp 500.000 sampai Rp 750.000 per bulan. Dilanjutkan Alisjahbana, sebanyak 53,9 persen responden menginginkan tipe 45, 29,9 persen tipe 36. Sedangkan tipe kecil 27 dan 30 hanya 6 responden saja. Sedangkan lokasi mayoritas di Ciganjur 29,4 persen, Pulo Gebang 18,8 persen, Meruya 16,7 persen, dan Cipayung 16,4persen.

Sedangkan persepsi responden untuk rusunami, kata Alisjahbana, harus dekat dengan tempat kerja, memiliki fasilitas sosial dan umum yang lengkap, harga murah serta menghemat uang trasnport setiap bulannya, dekat dengan pusat kota, penataan yang rapih, bangunan kuat, dan cocok untuk masyarakat perkotaan. Sementara keinginan tinggal di rusunami, sebanyak 53,3 persen menyatakan berminat serta hanya 37,1 persen saja yanga ingin tinggal di rumah biasa.